veriteblog.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atau PCO menyambut baik ide Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah dana bantuan bagi partai politik (parpol). Menurut PCO, wacana ini layak dikaji lebih dalam sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif PCO menyatakan bahwa peningkatan dana parpol bisa menjadi langkah positif jika disertai dengan pengawasan ketat dan akuntabilitas. “Penambahan anggaran tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sistem transparansi dan evaluasi yang kuat agar penggunaan dana sesuai tujuan,” ujarnya.

Usulan ini muncul dari pertimbangan bahwa minimnya dana operasional sering mendorong parpol mencari sumber dana nonformal, yang berpotensi membuka celah praktik korupsi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, partai politik diharapkan bisa menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan penyusunan kebijakan publik dengan lebih profesional dan mandiri.

Transisi ke Dampak Lebih Luas

Namun, rencana ini tentu menuntut perhatian serius dari publik dan pemangku kebijakan. Di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas, penambahan dana parpol harus disesuaikan dengan skema prioritas anggaran nasional.

PCO menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi implementasi kebijakan ini. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap partai politik bisa perlahan dipulihkan, dan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih sistemik.

Secara keseluruhan, wacana penambahan dana parpol bukan sekadar soal angka, tapi bagian dari reformasi kelembagaan yang lebih besar. Jika dijalankan dengan benar, kebijakan ini bisa menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem demokrasi dan tata kelola politik di Indonesia.