Pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di Monas baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak, terutama kalangan buruh. Banyak yang menilai bahwa pidato tersebut lebih bersifat pencitraan daripada langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pekerja di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, sejumlah perwakilan buruh merasa bahwa apa yang diucapkan tidak didukung dengan aksi nyata yang selama ini dibutuhkan oleh mereka.

Mereka menilai, meskipun Prabowo menyampaikan pesan yang tampak pro-buruh, kebijakan yang terencana dan implementasi nyata di lapangan masih minim. Beberapa organisasi buruh juga menyebutkan bahwa saat ini mereka lebih membutuhkan kebijakan yang bisa langsung mengatasi masalah buruh, seperti peningkatan upah, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan sosial yang lebih baik.

Prabowo, yang juga merupakan Menteri Pertahanan, sebelumnya dikenal sebagai sosok yang berani mengambil langkah-langkah tegas dalam kebijakan pemerintah. Namun, dalam pidatonya kali ini, ia justru dianggap lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang belum terwujud dalam bentuk kebijakan yang konkret untuk buruh.

Kritik ini semakin menguatkan pendapat bahwa aksi politik yang dilakukan menjelang Pemilu sering kali lebih berfokus pada pencitraan demi meraih simpati massa, tanpa menyentuh substansi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekerja.