veriteblog.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung memilih Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai tanpa melalui proses seperti sebelumnya. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden yang akan menjabat.

“Kalau itu memang keputusan presiden terpilih, ya tentu saja itu hak prerogatif beliau,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Puan menjelaskan, setiap presiden memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet dan memilih pejabat strategis. Ia menegaskan, selama proses tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak menjadi persoalan.

“Sepanjang itu sesuai aturan, saya rasa tak ada masalah. Presiden pasti tahu apa yang dibutuhkan untuk memperkuat institusi perpajakan dan kepabeanan,” lanjutnya.

Transisi menuju pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo menjadi sorotan publik, termasuk dalam hal tata kelola fiskal dan penegakan aturan di bidang pajak dan bea cukai. Keduanya menjadi tulang punggung penerimaan negara dan memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan nasional.

Puan berharap, siapa pun yang dipilih nantinya, mampu membawa perbaikan signifikan terhadap kinerja instansi terkait dan menjaga integritas lembaga.

“Yang penting, orang-orang yang dipilih itu kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tegas Puan.

Langkah Prabowo yang mulai menyusun tim dan strategi pemerintahan mencerminkan kesiapannya menghadapi transisi kekuasaan. Masyarakat pun menanti bagaimana langkah-langkah strategis ini akan diwujudkan demi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif.