Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (tanggal kunjungan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kementerian BUMN dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah.

Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir berdiskusi langsung dengan pimpinan KPK untuk membahas langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan guna meningkatkan tata kelola dan transparansi di BUMN. Isu-isu seperti penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi proses bisnis, serta pelaporan gratifikasi menjadi topik utama dalam audiensi tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa reformasi di BUMN bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Erick Thohir seusai pertemuan.

KPK menyambut baik inisiatif Kementerian BUMN yang secara aktif menjalin komunikasi dengan lembaga antirasuah. Wakil Ketua KPK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencegah potensi penyimpangan, terutama di sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik.

Erick menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK, termasuk dalam implementasi Whistleblowing System (WBS), transparansi pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kompetensi SDM BUMN dalam hal integritas.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk menjalankan reformasi berkelanjutan dan mewujudkan perusahaan negara yang berdaya saing global namun tetap berintegritas tinggi.