Kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak bukan lagi isu sepele. Dalam beberapa kasus, kekeliruan ini telah menyebabkan kerugian finansial bagi wajib pajak maupun negara. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya akurasi dalam sistem peradilan perpajakan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan fiskal. Di tengah tuntutan transparansi dan profesionalisme, setiap kekeliruan dalam penetapan angka dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik.

Apa Itu Pengadilan Pajak dan Mengapa Akurasi Penting?

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa tersebut bisa berupa keberatan atas hasil pemeriksaan, sanksi administrasi, ataupun permohonan restitusi. Prosesnya sering kali melibatkan data keuangan yang kompleks dan angka-angka rinci yang harus dihitung secara teliti.

Akurasi dalam menghitung nilai pajak yang disengketakan menjadi krusial karena menyangkut hak dan kewajiban finansial masing-masing pihak. Salah hitung bisa berarti wajib pajak membayar lebih dari seharusnya, atau negara tidak memperoleh penerimaan yang tepat.

Ketika Hitungan Jadi Masalah: Studi Kasus

Beberapa putusan mencatat kesalahan dalam menjumlahkan nilai pajak yang seharusnya dikembalikan. Misalnya, nilai dalam amar putusan menyebut Rp300 juta, padahal dari bukti dan perhitungan seharusnya Rp500 juta. Kasus seperti ini bisa timbul dari human error, ketidaktelitian, atau bahkan kekurangan pemahaman terhadap aspek teknis perpajakan.

Hal ini menimbulkan konsekuensi serius karena putusan yang keliru tetap memiliki kekuatan hukum jika tidak segera dikoreksi melalui upaya hukum seperti banding atau peninjauan kembali. Proses ini tentu memakan waktu dan biaya tambahan, dan dalam banyak kasus, wajib pajak tidak selalu memiliki sumber daya untuk melanjutkan perkara.

Dampak Sistemik Kesalahan Hitung

Ketika pengadilan melakukan kesalahan hitung, kepercayaan masyarakat pada institusi hukum bisa menurun. Publik bisa menganggap proses pengadilan tidak profesional atau bahkan bias. Di sisi lain, hal ini juga memperlambat reformasi perpajakan karena peradilan yang tidak presisi bisa merusak citra sistem pajak yang ingin ditegakkan dengan adil.

Dari sisi administrasi negara, kesalahan dalam perhitungan pajak juga bisa menyebabkan target penerimaan tidak tercapai, atau sebaliknya, membuat negara harus mengembalikan dana lebih besar dari yang semestinya.

Solusi: Teknologi dan Profesionalisme

Untuk mencegah kesalahan semacam ini, sistem peradilan pajak perlu memperkuat tata kelola internal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan teknologi berbasis sistem informasi akuntansi yang dapat memverifikasi angka-angka secara otomatis. Ini bisa membantu mengurangi ketergantungan pada perhitungan manual.

Selain itu, pelatihan intensif kepada para hakim dan panitera mengenai aspek teknis perpajakan menjadi penting. Mereka perlu memahami perhitungan perpajakan, bukan hanya aturan hukumnya saja. Keterlibatan tenaga ahli perpajakan sebagai pendamping dalam proses persidangan juga dapat dipertimbangkan.

Kesimpulan

Kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak adalah indikator serius bahwa sistem perlu dibenahi. Akurasi bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari keadilan yang ditegakkan. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang terpercaya, lembaga peradilan harus menjamin setiap keputusan dibuat dengan presisi dan tanggung jawab. Tanpa itu, keadilan fiskal hanya akan menjadi harapan kosong.